PPID SP4N-LAPOR

Breaking

WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-81 TAHUN 2026 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH HADIRI RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PERDA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BPD NTT ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA PIMPIN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN Tingkatkan Transparansi Publik, Pemkab Sumba Tengah dan Kantah Bahas Integrasi Sistem Pajak BPHTB-PBB Lewat SPLP Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin Lakukan Kunjungan Kerja ke Sumba Tengah, Disambut Hangat Unsur TNI dan Pemda Pimpin Apel Kerja Pemkab Sumba Tengah, Lukas Woli Tekankan Komitmen dan Keteladanan dalam Disiplin ASN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TERIMA KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPD RI/MPR RI ASAL NTT BPN Bahas Integrasi Sistem BPHTB dan Layanan "Perintis 10 Hari" Bersama Kepala Dinas Kominfo Sumba Tengah WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-81 TAHUN 2026 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH HADIRI RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PERDA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BPD NTT ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA PIMPIN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN Tingkatkan Transparansi Publik, Pemkab Sumba Tengah dan Kantah Bahas Integrasi Sistem Pajak BPHTB-PBB Lewat SPLP Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin Lakukan Kunjungan Kerja ke Sumba Tengah, Disambut Hangat Unsur TNI dan Pemda Pimpin Apel Kerja Pemkab Sumba Tengah, Lukas Woli Tekankan Komitmen dan Keteladanan dalam Disiplin ASN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TERIMA KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPD RI/MPR RI ASAL NTT BPN Bahas Integrasi Sistem BPHTB dan Layanan "Perintis 10 Hari" Bersama Kepala Dinas Kominfo Sumba Tengah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Beranda / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas: Karel Umbu Djati Runga, ST

Pusat Perkantoran Makatul

Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan daerah di dinas pelayanan terpadu satu pintu serta berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.