PPID SP4N-LAPOR

Breaking

WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-81 TAHUN 2026 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH HADIRI RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PERDA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BPD NTT ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA PIMPIN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN Tingkatkan Transparansi Publik, Pemkab Sumba Tengah dan Kantah Bahas Integrasi Sistem Pajak BPHTB-PBB Lewat SPLP Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin Lakukan Kunjungan Kerja ke Sumba Tengah, Disambut Hangat Unsur TNI dan Pemda Pimpin Apel Kerja Pemkab Sumba Tengah, Lukas Woli Tekankan Komitmen dan Keteladanan dalam Disiplin ASN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TERIMA KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPD RI/MPR RI ASAL NTT BPN Bahas Integrasi Sistem BPHTB dan Layanan "Perintis 10 Hari" Bersama Kepala Dinas Kominfo Sumba Tengah WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-81 TAHUN 2026 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH HADIRI RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PERDA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BPD NTT ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA PIMPIN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN Tingkatkan Transparansi Publik, Pemkab Sumba Tengah dan Kantah Bahas Integrasi Sistem Pajak BPHTB-PBB Lewat SPLP Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin Lakukan Kunjungan Kerja ke Sumba Tengah, Disambut Hangat Unsur TNI dan Pemda Pimpin Apel Kerja Pemkab Sumba Tengah, Lukas Woli Tekankan Komitmen dan Keteladanan dalam Disiplin ASN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TERIMA KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPD RI/MPR RI ASAL NTT BPN Bahas Integrasi Sistem BPHTB dan Layanan "Perintis 10 Hari" Bersama Kepala Dinas Kominfo Sumba Tengah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Beranda / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Melkhianus Umbu Magawi, S.IP

Pusat Perkantoran Makatul

memimpin dan melaksanakan kegiatan, menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara; menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah; menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana; pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang, berdasarkan peraturan perundangan agar tercapainya tujuan penyelenggaraan peanggulangan bencana daerah